Purbaya memperkenalkan reformasi berbasis teknologi untuk memperbaiki kinerja bea cukai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan serangkaian reformasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyusul kekhawatiran atas perdagangan ilegal dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Berbicara di DPR di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025 Purbaya mengatakan pemerintah akan memasang mesin penghitung dan pemantau rokok otomatis langsung di pabrik tembakau. Sistem ini dirancang untuk memastikan pembayaran pajak yang tepat dan kontrol yang lebih ketat terhadap kepatuhan cukai. Implementasi penuh ditargetkan pada Mei atau Juni 2026.

“Kami akan menempatkan mesin penghitung di pabrik-pabrik,” katanya, seraya menekankan bahwa teknologi akan membantu menegakkan peraturan dengan lebih akurat.

Selain itu, Kementerian Keuangan berencana untuk menerapkan sistem kecerdasan buatan di pelabuhan-pelabuhan nasional untuk mendeteksi malpraktik seperti tagihan yang kurang. Menurut Purbaya, AI akan meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi dalam operasional kepabeanan sekaligus mengurangi ruang korupsi.

Dia juga berjanji akan lebih sering melakukan inspeksi mendadak di pelabuhan. “Saya akan melakukan kunjungan rutin ke pelabuhan untuk memastikan mereka tidak lagi bermain-main,” ujarnya.

Pembubaran

Menkeu sebelumnya mengingatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berisiko dibubarkan jika kinerjanya terus menurun. Ia mengatakan telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi lembaga tersebut dan memulihkan kredibilitasnya.

“Saya minta waktu satu tahun kepada Presiden agar kita bisa membenahi Bea Cukai tanpa campur tangan,” ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, 27 November 2025.

Ketidakpuasan masyarakat dan serangkaian kasus perdagangan ilegal telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan. Purbaya mencatat bahwa citra Bea Cukai telah menderita secara signifikan di media, di kalangan masyarakat, dan di tingkat tertinggi pemerintahan.

“Jika kita gagal melakukan perbaikan dan masyarakat tetap tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan digantikan oleh SGS (Société Générale de Surveillance), seperti di masa lalu,” kata Purbaya, mengacu pada periode di bawah pemerintahan Suharto ketika Indonesia mengalihkan pengawasan bea cukai ke perusahaan inspeksi swasta yang berbasis di Swiss dan PT Surveyor Indonesia.

Reformasi yang diusulkan ini menandai salah satu upaya paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir untuk memulihkan kepercayaan dan memperkuat pengawasan dalam sistem pengawasan perdagangan Indonesia.