Badan Penanaman Modal Negara meluncurkan audit setelah uji tuntas mengungkap permasalahan tata kelola dan keuangan di operator pos milik negara di Indonesia
Dana kekayaan negara Indonesia, Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan penyimpangan keuangan, termasuk dugaan manipulasi laporan keuangan, di PT Pos Indonesia setelah melakukan tinjauan uji tuntas selama tiga bulan.
Didirikan pada tahun 1746, PT Pos Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) tertua di Indonesia. Pemerintah juga telah menunjuk perusahaan tersebut sebagai perusahaan induk sektor logistik milik negara sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat ekosistem logistik negara.
Temuan ini diperoleh dari kajian uji tuntas selama tiga bulan yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph, yang ditugasi Danantara untuk memimpin restrukturisasi perusahaan. Daud mengajukan pengunduran dirinya kepada Danantara pada 29 Juni setelah selesai melakukan asesmen.
Direktur Pelaksana Manajemen dan Komunikasi Pemangku Kepentingan Rohan Hafas mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut ditindaklanjuti melalui prosedur audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Uji tuntas mengungkap permasalahan tata kelola
Danantara menunjuk Daud Joseph untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola perusahaan, dan struktur organisasi PT Pos Indonesia sebagai bagian dari program restrukturisasi perusahaan.
Berdasarkan penilaian, beliau menyimpulkan PT Pos Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh dan mendasar, kata Rohan dalam keterangannya, Jumat, 3 Juli.
Menurut Rohan, kajian tersebut mengungkap permasalahan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Ia menambahkan, Daud meyakini kompleksitas tantangan perusahaan dan tahap restrukturisasi selanjutnya memerlukan kepemimpinan dengan keahlian yang lebih terspesialisasi.
Menurutnya, kompleksitas tantangan dan agenda restrukturisasi ke depan memerlukan keahlian yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi selanjutnya, kata Rohan.
Danantara menyatakan menghormati keputusan Daud mundur dan akan menunjuk pimpinan baru untuk melanjutkan proses restrukturisasi.
Audit mengikuti masalah keuangan
Rohan mengatakan Danantara akan menindaklanjuti seluruh temuan melalui proses yang profesional, transparan, dan sesuai hukum, serta menekankan bahwa lembaga tersebut tidak menoleransi praktik yang melemahkan tata kelola perusahaan yang baik.
“Prioritas kami adalah mengembalikan PT Pos Indonesia menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi yang mampu menjalankan amanah publik,” ujarnya.
Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia Iwan Gunawan mengatakan operasional perusahaan tidak terpengaruh pasca pengunduran diri Daud, seraya menambahkan bahwa aktivitas bisnis dan layanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan tetap berjalan normal.
Kinerja melemah setelah kontrak logistik pemerintah berakhir
Sebelum mengundurkan diri, Daud mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pendapatan operasional PT Pos Indonesia turun 20% pada tahun 2025 menjadi Rp3,9 triliun (sekitar US$239 juta), jauh di bawah target Rp6,2 triliun (sekitar US$380 juta).
Laba kotor mencapai Rp1,5 triliun (sekitar US$92 juta), dibandingkan dengan target sebesar Rp2,4 triliun (sekitar US$147 juta), sementara EBITDA berjumlah Rp300 miliar (sekitar US$18,4 juta), jauh dari target sebesar Rp800 miliar (sekitar US$49 juta).
Daud mengaitkan penurunan paling tajam ini dengan bisnis logistik setelah berakhirnya kontrak pemerintah untuk distribusi pangan dan beras. Pendapatan dari segmen logistik turun dari sekitar Rp2 triliun (sekitar US$123 juta) pada tahun sebelumnya menjadi Rp600 miliar (sekitar US$36,8 juta), sementara bisnis kurir dan jasa keuangan relatif stabil.
Dia juga mengatakan kinerja keuangan perusahaan yang lebih kuat selama lima tahun terakhir sebagian besar didorong oleh proyek-proyek yang didanai pemerintah.
